Jokowi Dianggap Sepelekan Permohonan Grasi Terpidana Mati
Minggu, 1 Maret 2015 | 16:49 WIB
Tribun Pontianak/Destriadi Yunas Jumasani
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan kata sambutan dalam
peresmian Masjid Raya Mujahidin Kalbar, Pontianak, Kalimantan Barat,
Selasa (20/1/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Negeri
Jakarta Robertus Robet menilai Presiden Joko Widodo menyepelekan
permohonan grasi bagi para terpidana mati yang berusaha memohonkan
keadilan. Menurut Robert, Jokowi menolak permohonan grasi tanpa membaca isi permohonan dan rekomendasi dari pihak lain.
"Jokowi memutus tanpa memeriksa secara detail mengenai
perubahan-perubahan terpidana. Bahkan tidak memeriksa berkas-berkas.
Presiden cenderung tidak ambil pusing menyangkut nyawa orang," ujar
Robert dalam konferensi pers di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Minggu (1/3/2015).
Robert
menjelaskan, dalam kuliah umum yang digelar di Balai Senat Gedung Pusat
UGM, Selasa (9/12/2014), di hadapan civitas akademika Universitas
Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Presiden memastikan akan menolak
permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba.
Menurut
Robert, keputusan menolak grasi tersebut dibuat sebelum para terpidana
yang saat ini menunggu giliran eksekusi, mengirimkan permohonan grasi.
Selain itu, menurut Robert, dalam sebuah pernyataan, Jokowi malah
mengatakan bahwa keputusan hukuman mati ditetapkan oleh pengadilan,
sementara ia hanya menolak permohonan.
Robert mengatakan,
seharusnya Jokowi dapat lebih mempertimbangkan dengan memeriksa isi
permohonan mengenai kemungkinan adanya kekeliruan dalam proses hukum.
Menurut dia, Jokowi juga perlu meneliti rekomendasi dari pihak-pihak
lain secara lebih terperinci.
"Tidak adil bagi terpidana yang
berkelakuan baik dan berguna bagi lingkungan, tetapi tidak
diperhitungkan pada saat memohonkan grasi. Presiden, berhentilah
mengambil sikap konyol untuk kasus yang genting," kata Robert.
| Penulis | : Abba Gabrillin |
| Editor
|
: Hindra Liauw |
__________________________________________________________________________________
Pendapat :
Saya setuju dengan yang dikatakan Robert, seharusnya Presiden lebih
mempertimbangkan untuk memberikan grasi kepada nara pidana. Memang iya,
Presiden hanya menolak permohonan grasi dan yang memberikan hukuman mati
adalah pengadilan. Namun, Presiden seharusnya memberikan grasi kepada
narapidana tersebut karena ini menyangkut nyawa orang dan juga
seharusnya lebih mempertimbangkan lagi hukum yang ada pada narapidana
tersebut, mungkin narapidana tersebut seharusnya tidak diberikan hukuman
mati dan diberikan hukuman yang lebih ringan.
Sumber :
Kompas
